Perjanjian Nikah, penting nggak sih?

Yay, akhirnya saya dan suami sudah memiliki perjanjian nikah atau yang disebut Postnuptial Agreement (postnup). 😊 Postnup itu fungsinya sama dengan Prenuptial Agreement (prenup). Kalau prenup kan surat perjanjian yang dibuat sebelum menikah, nah kalau yang post ini sebaliknya. Jadi bagi yang udah terlanjur menikah dan belum buat, sekarang sudah ada peraturan yang memperbolehkan membuat perjanjian kawin setelah menikah. Lega banget kan.

Dulu sebelum menikah saya memang kurang mengerti pentingnya membuat perjanjian menikah. Saya kira tadinya nggak perlu, jadinya ya saya abaikan saja 😆

Ternyata setelah menikah, suami berkeinginan kita punya properti di Indonesia. Di tahun 2012 jadilah kita membeli sebidang tanah di kampung, dan sertifikat tanahnya dibuat atas nama Bapak.

Bila warga negara Indonesia (WNI) yang menikah dengan warga negara asing (WNA), yang sudah, atau berencana untuk memiliki properti di Indonesia, harus memiliki prenup atau postnup, agar dapat tetap memiliki tanah di wilayah Indonesia dengan status HAK MILIK.

Bila saya tidak memiliki perjanjian kawin, maka harta benda yang saya peroleh selama perkawinan akan menjadi harta bersama saya dan suami. Dalam harta bersama, kita berdua tidak bisa menguasai harta tertentu. Semua harta benda yang kita punya berada di dalam kepemilikan bersama. Jadi dengan status harta bersama inilah maka tanah hak milik yang dipunyai WNI akan menjadi bagian dari harta bersama yang juga dimiliki oleh WNA.

Sebab itu, seorang WNI yang memiliki pasangan WNA, bila tidak memiliki perjanjian nikah, maka WNI tersebut tidak dapat memiliki tanah dengan status hak milik. Karena hal ini tidak sesuai dengan prinsip nasionalitas agraria. Prinsip nasionalitas ini tertera dalam peraturan agraria di Indonesia yang tidak mengizinkan WNA memiliki tanah di Indonesia. Penguasaan properti oleh WNA hanya dapat dilakukan dengan status hak pakai.

Yang lebih parahnya, saya tidak bisa menerima warisan berupa tanah dari kedua orang tua saya. Bah! saya nggak mau dong kehilangan hak atas tanah yang saya miliki satu hari nanti. Tanpa adanya perjanjian nikah itu, maka separuh harta saya berstatus “dimiliki asing”. Ya rugi dong ya, dari status hak milik turun menjadi hak pakai. Karena berdasarkan pasal 26 ayat 3 UU No. 5/1960 tentang Pokok-Pokok Agraria, menyatakan bahwa

“dalam hal seseorang karena perkawinan, pewarisan atau dengan cara lain kehilangan kewarganegaraan Indonesia, maka dalam waktu 1 tahun dia harus mengalihkan tanahnya kepada pihak ketiga atau tanah tersebut jatuh ke negara.”

Sounds not fair ya kan. Tapi hukum adalah hukum. Setelah berkonsultasi dengan notaris akhirnya saya mengerti langkah-langkah apa saja yang akan kita lakukan atas properti yang kita miliki. Jadi saya memilih membuat postnup. Untungnya nemu seorang notaris yang mengerti tentang postnup. Nggak semua notaris yang saya kontak familiar membuat postnup. Plusnya notaris saya bersuamikan WNA pula, jadi beliau sangat mengerti sekali situasi saya dan sangat kompeten.

Didalam perjanjian nikah kita bisa menuliskan apa-apa saja yang kita anggap penting. Biasanya notaris sudah memiliki draft sendiri dan kita boleh menambahkan point-point penting lainnya. Contohnya selain pembagian harta, kita bisa juga menuliskan tentang warisan, hak asuh anak, pendidikan anak, biaya kebutuhan rumah tangga, harta bergerak dan tidak bergerak yang kita miliki. Kita bisa juga mencantumkan tentang pemisahan utang antara suami-istri. Contohnya, utang suami dan istri sebelum menikah adalah urusan masing-masing, tapi setelah menikah urusan utang adalah milik bersama kecuali ada perjanjian sebelumnya. Hal ini agar jelas siapa yang bertanggung jawab melunasinya.

Selain itu, perjanjian nikah juga berfungsi apabila pasangan kita jatuh pailit atau bangkrut, maka yg disita hanya harta pasangan yg melakukan pinjaman saja. Fungsi lainnya bila berencana membuka usaha berbadan hukum PT Indonesia, maka prenup atau postnup merupakan satu syarat yang harus dimiliki.

Bagi pasangan sesama WNI bisa juga membuat perjanjian kawin bila dirasa perlu. Just in case, bila terjadi perceraian atau kematian.

Dokumen yang dibutuhkan untuk membuat prenup dan postnup:

• KTP
• Passport
• Surat nikah atau surat lapor sudah menikah di luar negeri dari capil

 

Suami istri harus datang langsung buat tanda tangan di depan notaris. Fee untuk pembuatan postnup bervariasi tiap notaris. Kita hanya membayar 1 juta saja. Langkah selanjutnya setelah berkas ditangan, prenup dan postnup boleh didaftarkan ke pengadilan dan kantor catatan sipil. Kamu bisa download keputusan Mahkamah Konstitusi tentang postnup disini.

😊

Referensi:

http://www.hukumonline.com/
Putusan PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI No. 69/PUU-XIII/2015
Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria